Wikileaks kembali merilis bocoran kawat diplomatik terbaru yang berasal dari Kedubes AS di Jakarta. Dalam kawat diplomatik yang dikirim ke kantor Kemenlu AS di Washington D.C., pemerintah AS melalui Kedubes AS di Jakarta berencana memanfaatkan kecanduan pemuda kepada situs jejaring sosial di internet. Dokumen Wikileaks menyebutkan, AS berencana menggunakan pemuda Indonesia yang merupakan pengguna Facebook terbesar di dunia sebagai sumber informasi.
"Karena Indonesia termasuk salah satu pengguna Facebook terbanyak maka warga Indonesia berusia muda serta warga kota yang tidak bergantung kepada media tradisional potensial untuk menjadi sumber informasi," tulis bocoran yang dilansir Wikileaks dan dipublikasikan kepada media kemarin (19/1).
Selain itu, Kedubes AS juga meminta tambahan dana USD 100 ribu atau sekitar Rp 904 juta untuk kampanye penggunaan situs jejaring sosial dan new media. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan kampanye menjelang kunjungan Presiden Barack Obama pada Maret 2010. Dalam kawat diplomatik bernomor UNCLAS Jakarta 000186, tertulis, Kedubes AS berencana meningkatkan jumlah penggemar di halaman Facebook milik mereka menjadi 1 juta orang. "(Tambahan dana itu, Red) untuk melancarkan tujuan dalam 30 hari," tulis kawat diplomatik tersebut.
Halaman yang dimaksud adalah akun Facebook aktif milik Kedubes AS di Jakarta dengan nama US Embassy Jakarta, Indonesia yang kini memiliki sekitar 300 ribu penggemar. Kawat diplomatik tersebut itu menyebutkan Kedubes AS di Indonesia sebagai garda depan untuk diplomasi publik. Karena itu sangat potensial sebagai sarana diplomasi publik.
Dalam poin keempat surat diplomatik itu dijelaskan pengguna internet di Indonesia berkembang pesat. Bahkan, telah menjadi kekuatan politik yang berpengaruh untuk reformasi. "Dengan lebih dari 10 persen penduduk yang menggunakan internet artinya ada 25 juta orang atau nyaris separuh dari mereka yang menggunakan Facebook," tulis kawat diplomatik itu.
Pada poin kelima, kawat diplomatik itu menjelaskan dengan memakai cara baru kampanye mereka memiliki kesempatan untuk membangun platform daring (online) yang berkelanjutan. Itu demi menjalin hubungan antara warga Indonesia dengan pemerintah AS.
Pihak Kedubes AS sendiri menolak menanggapi bocoran kawat diplomatik yang sudah beredar di dunia maya itu. Wakil Atase Pers Kedubes AS Philip Roskamp menegaskan, pihaknya tidak memiliki agenda tersembunyi dibalik dukungannya pada berbagai kegiatan media sosial di Indonesia. Pemerintah AS, kata dia, juga tidak akan membenarkan atau menanggapi isi dari dokumen Wikileaks. "Seperti yang kami sampaikan, pemerintah AS sebatas mendukung akses informasi, kebebasan berekspresi dan akses internet tidak ada misi lain. Silakan sendiri mengecek laman kami di Facebook atau Twitter, apakah ada yang mencurigakan?," kata dia.
Kedubes AS, kata dia, selama ini memang berperan aktif untuk mendorong kegiatan yang berkaitan dengan memopulerkan aktifitas blogging dan internet. Fakta bahwa pengakses situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter yang terus tumbuh di Indonesia tidak berdampak apapun pada hubungan AS-RI. "Pemerintah AS hanya ingin memanfaatkan sarana jejaring sosial untuk bisa berkomunikasi langsung dengan orang-orang Indonesia. "Karena dengan cara itu kami bisa menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi dua arah," terangnya.
"Karena Indonesia termasuk salah satu pengguna Facebook terbanyak maka warga Indonesia berusia muda serta warga kota yang tidak bergantung kepada media tradisional potensial untuk menjadi sumber informasi," tulis bocoran yang dilansir Wikileaks dan dipublikasikan kepada media kemarin (19/1).
Selain itu, Kedubes AS juga meminta tambahan dana USD 100 ribu atau sekitar Rp 904 juta untuk kampanye penggunaan situs jejaring sosial dan new media. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan kampanye menjelang kunjungan Presiden Barack Obama pada Maret 2010. Dalam kawat diplomatik bernomor UNCLAS Jakarta 000186, tertulis, Kedubes AS berencana meningkatkan jumlah penggemar di halaman Facebook milik mereka menjadi 1 juta orang. "(Tambahan dana itu, Red) untuk melancarkan tujuan dalam 30 hari," tulis kawat diplomatik tersebut.
Halaman yang dimaksud adalah akun Facebook aktif milik Kedubes AS di Jakarta dengan nama US Embassy Jakarta, Indonesia yang kini memiliki sekitar 300 ribu penggemar. Kawat diplomatik tersebut itu menyebutkan Kedubes AS di Indonesia sebagai garda depan untuk diplomasi publik. Karena itu sangat potensial sebagai sarana diplomasi publik.
Dalam poin keempat surat diplomatik itu dijelaskan pengguna internet di Indonesia berkembang pesat. Bahkan, telah menjadi kekuatan politik yang berpengaruh untuk reformasi. "Dengan lebih dari 10 persen penduduk yang menggunakan internet artinya ada 25 juta orang atau nyaris separuh dari mereka yang menggunakan Facebook," tulis kawat diplomatik itu.
Pada poin kelima, kawat diplomatik itu menjelaskan dengan memakai cara baru kampanye mereka memiliki kesempatan untuk membangun platform daring (online) yang berkelanjutan. Itu demi menjalin hubungan antara warga Indonesia dengan pemerintah AS.
Pihak Kedubes AS sendiri menolak menanggapi bocoran kawat diplomatik yang sudah beredar di dunia maya itu. Wakil Atase Pers Kedubes AS Philip Roskamp menegaskan, pihaknya tidak memiliki agenda tersembunyi dibalik dukungannya pada berbagai kegiatan media sosial di Indonesia. Pemerintah AS, kata dia, juga tidak akan membenarkan atau menanggapi isi dari dokumen Wikileaks. "Seperti yang kami sampaikan, pemerintah AS sebatas mendukung akses informasi, kebebasan berekspresi dan akses internet tidak ada misi lain. Silakan sendiri mengecek laman kami di Facebook atau Twitter, apakah ada yang mencurigakan?," kata dia.
Kedubes AS, kata dia, selama ini memang berperan aktif untuk mendorong kegiatan yang berkaitan dengan memopulerkan aktifitas blogging dan internet. Fakta bahwa pengakses situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter yang terus tumbuh di Indonesia tidak berdampak apapun pada hubungan AS-RI. "Pemerintah AS hanya ingin memanfaatkan sarana jejaring sosial untuk bisa berkomunikasi langsung dengan orang-orang Indonesia. "Karena dengan cara itu kami bisa menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi dua arah," terangnya.
No comments:
Post a Comment