Pengamat: SBY Bisa Jatuh 2011

Pengamat politik Eep  Saefulloh Fatah mengatakan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja  jatuh pada tahun 2011. Itu terjadi jika  terjadi krisis ekonomi dan finansial yang  tidak terkelola sebelum pertengahan  tahun ini. "Kalau kondisinya aman-aman  saja, saya kira sulit menjatuhkan  presiden," kata Eep dalam konferensi  persnya di Hotel Atlet Century Park  Senayan, Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.

Eep yang juga Chief Executive  Officer (CEO) PolMark Indonesia itu  menanggapi gerakan sejumlah elemen  masyarakat saat ini. Termasuk gerakan  yang dilakukan sejumlah tokoh agama  baru-baru ini.

Dia mengatakan, banyak orang  yang beranggapan bahwa dalam waktu  yang tidak lama lagi, Presiden SBY bakal  jatuh. Hal itu disebabkan makin  meluasnya ketidakpercayaan masyarakat  terhadap kinerja presiden.

Menurut Eep, upaya  penjatuhan presiden sebenarnya tidak  mudah. Putusan MK memang memberi  kemudahan bagi DPR untuk  menggunakan hak menyatakan  pendapatnya. Tetapi proses menuju ke  arah pemakzulan masih sangat berliku.

Berdasarkan pengalaman di  berbagai negara, setidaknya ada empat  faktor yang bisa membuat presiden  dijatuhkan. Pertama, jika ada skandal  yang besar sehingga semua orang  berpendapat bahwa tidak ada maaf lagi  seperti yang terjadi di Tunisia.

Tetapi Eep menggarisbawahi  bahwa definisi skandal harus tuntas.  Misalnya seberapa jauh keterlibatan  presiden dalam kasus tersebut. Selain itu,  skandal tersebut juga harus menjadi  definisi publik.

Kedua, jika ada resistensi  formal dari parlemen. Saat ini, Sekretariat  Gabungan (Setgab) sedang bergejolak.  Sejumlah partai-partai menengah  mengapungkan wacana untuk membentuk  poros tengah. Hanya saja, lanjut Eep,  tidak ada yang bisa menjamin bahwa  poros tengah itu terbentuk di 2011.

Ketiga, adanya gerakan di luar  lembaga formal, yang memperkuat daya  dobrak dan daya tembak partai-partai   oposisi. Saat ini, gerakan sosial itu  memang ada, tetapi dianggap belum  cukup kuat. Keempat, adanya keresahan  yang luas dari masyarakat.

Sepanjang faktor-faktor itu  tidak terpenuhi, maka sulit menjatuhkan  presiden tahun ini. Lantas bagaimana  pada tahun 2012? "Kita akan tunggu lagi.  Yang pasti kuncinya, jika Indonesia  mengalami krisis ekonomi dan finansial  yang tidak terkelola hingga akhir tahun,"  jelasnya.

Yang pasti, lanjutnya,  benih-benih konflik terus muncul dalam  koalisi pemerintah. Eep mengatakan sulit  berharap koalisi pemerintah tetap solid  pada 2011. Penyebabnya, SBY dinilai  tidak punya disiplin dalam mengelola  koalisi.

Kepentingan politik 2014,  katanya, sulit didamaikan di antara  koalisi. SBY juga tidak punya kemampuan  untuk mengakomodasi kepentingan partai  menengah dan kecil dalam koalisi. Para  pimpinan partai dalam koalisi juga tidak  mampu mengendalikan kadernya di  parlemen.

Belum lagi konfrontasi  terselubung antara SBY dengan Aburizal  Bakrie. Eep mengistilahkannya dengan  bahasa Jawa, "Paheren-heren." Artinya  konfrontasi di antara dua bola mata.  Kelihatannya keduanya akur-akur saja,  tetapi sebenarnya terjadi perang dingin.

Anggota DPR RI dari Partai  Hanura, Akbar Faizal, mengatakan  dikabulkannya pengujian UU 27/2009  menjadi jalan masuk untuk penuntasan  kasus Bank Century. Hal itu sekaligus  menjadi ancaman bagi presiden jika tidak  berhati-hati.

Akbar sependapat bahwa tidak  mudah menjatuhkan presiden. Namun, hal  itu juga bukan tidak mungkin. Sebab, ini  untuk pertama kalinya sejak era Soeharto  muncul ketidakpercayaan yang luas dari  masyarakat, termasuk dari kalangan  tokoh agama.

Anggota DPR lainnya dari  Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait  mengatakan penggunaan hak  menyatakan pendapat menjadi  keniscayaan bagi DPR. Putusan MK,  katanya, memberi kemudahan untuk itu  dan bukan tidak mungkin mengarah pada  pemakzulan.

Hanya saja, Maruarar mengaku  bahwa PDI Perjuangan sangat berhati-hati  dalam kasus Bank Century ini. Dalam  diskusi di Pressroom DPR, Kamis, 20  Januari, dia mengaku mencium adanya  pihak yang memanfaatkan penuntasan  kasus Bank Century ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini  mengatakan kesempatan itu bisa saja  menjadi alat bargaining politik partai-partai  yang dalam koalisi pemerintah. Terutama  dalam mengamankan posisinya  menterinya dalam kabinet.